PEMAPARAN (EKSPOSE) ATAS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) DARI PEMERINTAH DESA SIJONO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG

Pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Batang telah dilaksanakan Pemaparan (Ekspose) atas Permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Pemerintah Desa Sijono, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batang, Mukharom, SH, MH yang didampingi oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Faisyal Karim, SH, MH. dan tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Batang serta pihak lainnya, yaitu :

  1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Batang, Drs. Rusmanto, M.Si;
  2. Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Batang, Eko Widiyanto, S.E., M,M ;
  3. Perwakilan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, Imam Budiyono ;
  4. Camat Warungasem, Drs. Darsono, M.M ;
  5. Kepala Desa Sijono, Bastomi, dan para pihak terkait lainnya.

Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas Surat Permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion (LO)) dari Kepala Desa Sijono Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Nomor : 180/334, tanggal 07 September 2022 terkait Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sijono yang mana dalam kesempatan tersebut merupakan sarana penyampaian permasalahan hukum konkret yang sedang atau akan dihadapi oleh Pemerintah Desa Sijono terkait Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sijono yang kemudian akan dianalisa oleh Jaksa Pengacara Negara secara yuridis normatif yang kemudian akan menghasilkan Pendapat Hukum (Legal Opinion (LO))

Untuk diketahui kegiatan tersebut dalam rangka menjalankan amanat Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia : “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.” Dimana berdasarkan Pengertian Umum poin 20 pada Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa Pertimbangan Hukum adalah Layanan yang diberikan Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion (LO)) dan / atau Pendampingan Hukum (Legal Assistence atau LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang Perdata. Selanjutnya Pendapat Hukum (Legal Opinion (LO)) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, yang dibuat atas permintaan atau tanpa permintaan dan untuk Kepentingan Negara atau Pemerintah atas permasalahan hukum konkret yang sedang atau akan dihadapi.

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "PEMAPARAN (EKSPOSE) ATAS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) DARI PEMERINTAH DESA SIJONO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG"