Tuntutan Pidana Perkara Korupsi Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Batang

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Batang, Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Batang.

Bambang Wahyu Wardhana, SH Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Batang selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan menilai perbuatan terdakwa Evariawan Sukmahadi, ST selaku Direktur Perusda Aneka Usaha Kabupaten Batang periode 2017-2021 telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Oleh, karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Evariawan Sukmahadi, ST, sebagai berikut :

  1. Menghukum terdakwa Evariawan Sukmahadi, ST Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  2. Menghukum Evariawan Sukmahadi, ST untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan ;
  3. Menghukum pula terdakwa Evariawan Sukmahadi, ST untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 785.164.562,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupah) dan memperhitungkan uang yang telah diserahkan/dititipkan oleh terdakwa sebesar Rp. 185.164.600,- (seratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang pengganti dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

Adapun yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana diantaranya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan        :

  • Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
  • Perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah.

Hal-hal yang meringankan          :

  • Terdakwa mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara/Daerah yang diakibatkan olehnya;
  • Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
  • Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
  • Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
  • Terdakwa menyesali perbuatannya;
  • Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya meminta penundaan kepada Majelis Hakim untuk mempersiapkan nota pembelaan (pledooi). Persidangan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledooi) dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

Untuk diketahui bahwa terdakwa Evariawan Sukmahadi, ST selaku Direktur Perusda Aneka Usaha Kabupaten Batang periode 2017-2021 ybs dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangannya selaku Direktur Perusda Aneka Usaha Kabupaten Batang dengan cara menyalahgunakan keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Batang hingga mengakibatkan Kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp. 785.164.562,-(Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Sehubungan dalam masa pandemi Covid 19 pelaksanaan Persidangan dilaksanakan secara virtual guna mencegah penyebaran COVID19 (corona virus disease 2019) dimana terdakwa mengikuti persidangan dari Rutan Klas II Batang dan Jaksa Penuntut Umum dari Kantor Kejaksaan Negeri Batang sedangkan Penasehat Hukum terdakwa dan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Semarang.

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Tuntutan Pidana Perkara Korupsi Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Batang"